PSN sebagai Penggerak Permintaan Baja Nasional: Proyeksi 2026–2029 dan Jalan Menuju 2045

Konsumsi baja Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan relatif resilien dalam satu dekade terakhir. Data IISIA memperlihatkan bahwa permintaan baja nasional terus meningkat bahkan pada periode tekanan global seperti pandemi COVID-19. Konsumsi baja tumbuh dari 15,1 juta ton pada 2018 menjadi 17,6 juta ton pada 2023, dan diproyeksikan mencapai 18,5 juta ton pada 2024 serta 19,6 juta ton pada 2025. Pola kenaikan ini mengindikasikan bahwa permintaan baja nasional berada dalam lintasan pertumbuhan jangka panjang yang cukup stabil, meskipun kecepatan pertumbuhannya tetap dipengaruhi oleh siklus ekonomi dan dinamika investasi nasional.

Dengan fondasi permintaan yang terus berkembang tersebut, Indonesia memasuki fase penting dalam pembangunan industrinya. Peningkatan konsumsi baja yang berlangsung secara bertahap memperlihatkan bahwa struktur permintaan tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada konstruksi dan perumahan. Sektor manufaktur, barang modal, otomotif, properti modern, serta industri berbasis teknologi mulai memberikan kontribusi yang semakin terlihat. Ruang pertumbuhan industri baja terbuka lebih besar seiring percepatan industrialisasi dan integrasi kawasan yang mulai terbentuk dalam satu dekade terakhir.

Pengalaman negara-negara seperti Tiongkok dan India menunjukkan bahwa akselerasi konsumsi baja biasanya terjadi ketika pembangunan infrastruktur publik terkoneksi dengan kawasan industri, efisiensi logistik membaik, dan akses energi semakin andal. Indonesia telah membangun sebagian besar fondasi tersebut melalui investasi besar pada jalan, pelabuhan, serta infrastruktur energi dan konektivitas lainnya. Tantangan integrasi kawasan kini dapat menjadi peluang penguatan struktur industri: dengan penyempurnaan tata ruang industri dan konektivitas, aset infrastruktur yang sudah terbangun berpotensi menjadi pengungkit bagi pertumbuhan industri swasta yang lebih kuat.

Dalam konteks inilah Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025–2029 memperoleh arti penting yang jauh lebih besar. PSN dirancang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan langsung, tetapi untuk mempercepat pembentukan struktur ekonomi baru—struktur yang menempatkan industri sebagai motor permintaan baja nasional. Tujuh kelompok PSN, mulai dari makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pangan, air, energi, hilirisasi, hingga kawasan industri dan konektivitas, membentuk paket kebijakan pembangunan yang saling melengkapi dan berpotensi mempercepat industrialisasi.

Kekuatan PSN terletak pada kemampuannya menciptakan prasyarat bagi investasi swasta melalui peningkatan akses energi, penurunan biaya logistik, tersedianya lahan industri siap bangun, dan terbentuknya klaster hilirisasi yang makin terintegrasi. Dalam kerangka ekonomi pembangunan, PSN berfungsi sebagai public investment trigger: katalis yang meningkatkan kelayakan dan profitabilitas investasi swasta. Dari sinilah konsumsi baja nasional tidak hanya bertambah dari sisi proyek publik, tetapi juga tumbuh secara berlipat seiring ekspansi sektor industri, manufaktur, properti, dan logistik.

Menakar Dampak PSN Pada Kebutuhan Baja 2025–2029

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan daftar proyek prioritas pemerintah yang ditetapkan melalui Perpres 12/2025 dan dirinci dalam RPJMN 2025–2029 beserta lampiran teknisnya. Daftar ini mencakup 77 proyek strategis nasional yang tersebar dalam tujuh kelompok besar: Makan Bergizi Gratis, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Swasembada Pangan, Swasembada Air, Swasembada Energi, Hilirisasi dan Transformasi Digital, Kawasan Industri & KEK, serta Konektivitas dan Kawasan. PSN dirancang untuk mempercepat pemerataan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas layanan publik, dan membuka basis industri baru yang dapat memperluas kapasitas ekonomi Indonesia.

Estimasi kebutuhan baja untuk seluruh proyek PSN disusun dengan pendekatan teknis yang masih bersifat perkiraan awal. Angka-angka ini dapat berubah signifikan ketika perencanaan detail (detail engineering design) dilakukan, terutama karena pemilihan material, spesifikasi struktur, dan konfigurasi konstruksi setiap proyek sangat menentukan volume baja yang dibutuhkan.

Untuk bangunan pendidikan, kesehatan, fasilitas layanan publik, kampus, dan laboratorium, intensitas baja dihitung menggunakan kisaran umum praktik desain bangunan di Indonesia yang lazim digunakan dalam industri konstruksi, dengan satuan kilogram per meter persegi. Pada proyek pangan seperti kawasan pertanian modern, peternakan terpadu, perhutanan sosial, atau akuakultur, estimasi didasarkan pada pendekatan intensitas baja per meter persegi atau per hektare yang biasa digunakan dalam proyek-proyek sejenis.

Untuk infrastruktur air—meliputi bendungan, jaringan irigasi, sistem air baku, atau SPAM regional—estimasi awal diperoleh dari pendekatan volume struktur dan intensitas tulangan (rebar) per meter kubik berdasarkan praktik rekayasa umum dan standar desain beton yang lazim digunakan. Pada sektor energi, estimasi didasarkan pada kapasitas terpasang, jenis fasilitas, serta referensi biaya rekayasa dan konstruksi (EPC) untuk proyek pembangkit dan fasilitas proses energi.

Estimasi kebutuhan baja untuk kawasan industri dan KEK (Kelompok 6B) menggunakan metodologi berbeda karena yang dihitung adalah infrastruktur kawasan, bukan bangunan pabrik tenant. Intensitas dihitung dalam ton per hektare menggunakan benchmark internasional yang umum dipakai untuk perencanaan kawasan industri: sekitar 350 ton per hektare untuk kawasan campuran, 500 ton per hektare untuk kawasan energi–petrokimia, dan 550 ton per hektare untuk kawasan industri berat. Angka-angka ini mencerminkan kebutuhan struktur dasar kawasan seperti jalan, drainase, utilitas, jembatan kecil, dan bangunan penunjang.

Berdasarkan parameter teknis awal tersebut, kebutuhan baja langsung PSN dalam skenario 35 persen realisasi lahan KI/KEK diperkirakan berada pada kisaran sekitar 26,16 juta ton. Estimasi ini masih bersifat indikatif karena volume akhir sangat bergantung pada perencanaan rinci dan pemilihan material pada tahap detail engineering design. Kebutuhan baja untuk setiap kelompok program PSN adalah sebagai berikut:

Kelompok	Uraian singkat	Kebutuhan baja (ton)
1	Makanan Bergizi Gratis	110.000
2	Pembangunan Manusia & Kebudayaan	2.342.000
3	Swasembada Pangan	224.000
4	Swasembada Air	563.000
5	Swasembada Energi	1.330.000
6A	Hilirisasi & Transformasi Digital	196.000
6B	Kawasan Industri & KEK (hanya 35% lahan terealisasi)	12.446.000
7	Konektivitas & Kawasan	8.951.000

Total kebutuhan baja PSN (1–7), skenario 35% KI/KEK: ±26.162.000 ton

Estimasi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan baja terbesar berasal dari kawasan industri/KEK serta proyek konektivitas seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, rel, dan utilitas kawasan. Proyek pembangunan manusia—pendidikan dan kesehatan—juga menyumbang volume penting karena kebutuhan struktur bangunan publik yang relatif tinggi.

Jika dirata-ratakan, proyek-proyek PSN memberikan kontribusi langsung sekitar lima juta ton baja per tahun untuk periode 2025–2029, sehingga berperan signifikan dalam menopang permintaan baja nasional.

Namun dampak PSN tidak berhenti pada konsumsi langsung. Kekuatan utama PSN terletak pada kemampuannya membuka akses dan memperbaiki prasyarat investasi, sehingga memicu ekspansi sektor swasta—perumahan, manufaktur, logistik, pergudangan, dan industri berat—yang pada akhirnya menciptakan permintaan baja tambahan melalui mekanisme multiplier effect.

Mekanisme Multiplier: Bagaimana PSN Menciptakan Permintaan Baja Tambahan

Konsumsi baja dari PSN hanya merupakan lapisan pertama dari keseluruhan potensi permintaan nasional. Dampak sesungguhnya muncul ketika infrastruktur publik membuka peluang bagi investasi swasta dalam skala lebih besar. Mekanisme ini dikenal sebagai crowding-in effect, yaitu kondisi di mana investasi publik meningkatkan kelayakan investasi sektor swasta dengan cara menurunkan biaya logistik, memperluas pasokan energi, menciptakan akses baru, dan menyediakan infrastruktur dasar untuk industri.

Contoh paling jelas terlihat di Tiongkok. Investasi pemerintah pada jaringan energi, pelabuhan, high-speed rail, dan berbagai infrastruktur strategis memicu lonjakan permintaan baja yang jauh lebih besar daripada volume baja yang digunakan untuk proyek itu sendiri. Berbagai studi material flow dan consumption flow menunjukkan bahwa setiap satu ton baja yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur inti dapat menghasilkan kebutuhan tambahan sekitar 30 hingga 40 ton baja pada tahap lanjutan. Tambahan ini muncul karena infrastruktur tersebut mendorong pembangunan kawasan baru, urbanisasi, ekspansi manufaktur, pertumbuhan logistik, serta peningkatan kapasitas industri dan barang modal yang semuanya merupakan sektor pengguna baja intensif. Dengan kata lain, multiplier konsumsi baja Tiongkok berasal dari efek berantai pembangunan yang dipicu oleh investasi publik—bukan dari multiplier finansialnya—dan mencerminkan bagaimana infrastruktur inti membentuk ekosistem ekonomi yang menciptakan permintaan baja secara berlapis-lapis dalam jangka menengah hingga panjang.

India menunjukkan pola multiplier yang kuat setelah pembangunan Golden Quadrilateral (GQ) dan Dedicated Freight Corridor (DFC). Sejumlah kajian memperlihatkan bahwa kedua koridor logistik tersebut menurunkan biaya transportasi secara signifikan dan mendorong tumbuhnya aktivitas manufaktur di kota-kota sepanjang jalur. Pertumbuhan aktivitas industri dan logistik ini menyebabkan peningkatan kebutuhan baja yang jauh lebih besar daripada volume baja yang digunakan untuk konstruksi awal infrastruktur tersebut. Analisis material flow dan studi konsumsi baja pada koridor GQ dan DFC menunjukkan bahwa total permintaan baja lanjutan dapat mencapai kelipatan besar dalam jangka menengah—dengan beberapa koridor industri mencatatkan pengganda hingga sekitar dua puluh kali—tergantung pada seberapa cepat kawasan industri, manufaktur, dan logistik terbentuk di sepanjang rute. Di Indonesia, multiplier konsumsi baja masih berada pada kisaran yang lebih rendah terutama karena banyak proyek infrastruktur belum sepenuhnya diikuti oleh pertumbuhan kawasan industri dan manufaktur yang biasanya menjadi sumber utama permintaan baja tambahan dalam jangka panjang.

PSN 2025–2029 mencoba memperbaiki titik lemah tersebut dengan memasukkan komponen hilirisasi, industri strategis, data center, serta 27 kawasan industri dan KEK sebagai proyek inti. Keberadaan PSN seperti PLTA Kayan, proyek biofuel Sumatera, RDMP Balongan, serta kawasan industri Batang, Weda Bay, Morowali, dan Kaltara menjadi kombinasi proyek publik dan industri yang mampu menurunkan hambatan investasi swasta. Ketika kawasan seperti Batang atau Kaltara mulai terisi, kebutuhan baja dari tenant dapat mencapai tiga hingga empat kali lebih besar daripada konsumsi pembangunan kawasannya sendiri.

Dengan dasar tersebut, multiplier konsumsi baja Indonesia diperkirakan dapat meningkat secara bertahap dari sekitar empat kali pada periode 2025–2029, kemudian bergerak menuju enam kali atau lebih pada 2030–2034, dan berpotensi mencapai delapan kali atau lebih pada 2035–2039. Pada tahap akhir atau periode 2040–2045, multiplier dapat mendekati sepuluh kali apabila industrialisasi berlangsung konsisten, kapasitas energi dan logistik semakin efisien, serta integrasi kawasan industri berjalan sesuai rencana. Angka-angka ini bersifat indikatif dan menggambarkan skenario pertumbuhan bertahap, karena perkembangan multiplier sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, kualitas eksekusi PSN, serta kecepatan transmisinya ke sektor-sektor lain dalam perekonomian.

Proyeksi Konsumsi Baja 2026–2045: Jalan Menuju 100 Juta Ton per Tahun

Dampak PSN terhadap konsumsi baja tidak akan muncul dalam lonjakan langsung, tetapi dalam pola pertumbuhan bertahap. Untuk periode 2025–2029, total kebutuhan baja PSN yang mencapai 26 juta ton berdasarkan perhitungan kumulatif program dapat memicu konsumsi tambahan swasta sekitar 104 juta ton berdasarkan skenario multiplier empat kali yang digunakan dalam analisis ini. Pola konsumsi tahunan diproyeksikan naik dari sekitar 20 juta ton pada 2025 menjadi 23 juta ton pada 2026, lalu 26 juta ton pada 2027, 29 juta ton pada 2028, dan 32 juta ton pada 2029. Pola naik bertahap ini lebih realistis dibandingkan lonjakan langsung karena investasi swasta membutuhkan waktu untuk merespons pembangunan infrastruktur publik. Seluruh angka pada fase ini bersifat indikatif dan menggambarkan skenario, bukan proyeksi deterministik.

Pada fase berikutnya yaitu periode 2030–2034, konsumsi baja Indonesia diproyeksikan dapat mencapai rata-rata 36 juta ton per tahun dan berpotensi naik lebih tinggi bila multiplier bisa terus meningkat. Konsumsi baja nasional akan bergerak dari sekitar 34,6 juta ton, 37,3 juta ton, 40,3 juta ton, 43,5 juta ton hingga 47 juta ton pada akhir periode. Ini merupakan fase ekspansi kawasan industri yang mulai terisi dan meningkatnya demand dari sektor perumahan, industri dan manufaktur berat.

Memasuki periode 2035–2039, konsumsi baja diproyeksikan mencapai rata-rata 59,5 juta ton per tahun dengan pola kenaikan bertahap dari 50 juta ton hingga hampir 70 juta ton. Pada tahap ini, Indonesia masuk ke struktur konsumsi baja negara industri menengah dan tidak lagi hanya mengandalkan proyek pemerintah untuk menjaga permintaan, tetapi pada kebutuhan industri yang berkembang pesat. Multiplier efek dari PSN generasi berikutnya serta hilirisasi yang semakin matang dapat meningkatkan permintaan baja secara signifikan, sejalan dengan pengalaman India dan Tiongkok.

Apabila industrialisasi Indonesia berjalan konsisten dan supply chain energi serta logistik semakin efisien, periode 2040–2045 dapat membawa konsumsi baja nasional ke level lebih dari 100 juta ton per tahun. Level konsumsi ini hanya dapat dicapai jika kawasan industri terisi, kapasitas pabrik baru bertambah, proyek hilirisasi berjalan penuh, serta sektor properti dan manufaktur bergerak secara sinkron. Pada fase ini, Indonesia memasuki kelompok negara industri besar dengan struktur permintaan baja yang luas dan beragam.

Melalui serangkaian proyek yang mencakup pembangunan manusia, pangan, air, energi, hilirisasi industri, kawasan industri dan konektivitas, PSN periode 2025–2029 menjadi motor awal untuk menggerakkan konsumsi baja Indonesia menuju level yang lebih tinggi. PSN berfungsi sebagai pemicu yang membuka struktur demand baru, bukan hanya memenuhi kebutuhan langsung. Seperti pengalaman Tiongkok dan India, multiplier dari infrastruktur publik menjadi kunci untuk menciptakan permintaan baja yang berkelanjutan.

Dengan mekanisme multiplier yang membaik dan struktur PSN yang dirancang lebih strategis, konsumsi baja Indonesia memiliki peluang nyata untuk bergerak menuju lintasan kenaikan bertahap yang semakin kuat. Percepatan ini menjadi fondasi bagi Indonesia untuk memasuki liga negara dengan basis konsumsi baja industri menengah. Dalam konteks inilah PSN berfungsi sebagai motor permintaan baja nasional—bukan hanya melalui volume langsung proyek publik, tetapi melalui kemampuan jangka panjangnya menciptakan permintaan tambahan di seluruh sektor ekonomi. Seluruh proyeksi ini tetap perlu dibaca sebagai skenario pertumbuhan yang bergantung pada keberhasilan eksekusi PSN, kondisi makroekonomi, serta efektivitas integrasi kawasan industri.