Menakar Kelayakan Baja Rendah Emisi: Perspektif Publik dan Nasional vs. Realitas Industri

Dua artikel sebelumnya telah menempatkan transisi baja rendah emisi dalam dua kerangka awal. Artikel pertama, “Baja Rendah Emisi Indonesia: Menata Transisi agar Tidak Menjadi Beban Baru Industri Nasional,” membahas perlunya menata transisi agar tidak menjadi beban baru bagi industri baja nasional. Transisi yang terlalu cepat dapat menimbulkan biaya besar yang belum tentu mampu ditanggung industri, sementara transisi yang terlalu lambat dapat mengunci investasi pada aset beremisi tinggi yang berisiko tertinggal. Artikel kedua, “Menempatkan Posisi Emisi Baja secara Proporsional dalam Target Penurunan Emisi Indonesia,” menempatkan emisi baja secara lebih proporsional dalam target penurunan emisi Indonesia. Baja rendah emisi penting sebagai bagian dari agenda publik untuk mengurangi dampak emisi, tetapi posisinya perlu dipahami dalam peta emisi nasional, skala produksi baja Indonesia, kebutuhan industrialisasi, dan ketidakpastian komitmen global.

Artikel ketiga ini melanjutkan pembahasan tersebut dengan pertanyaan yang lebih spesifik: bagaimana menilai kelayakan transisi baja rendah emisi ketika manfaat utamanya bersifat publik dan nasional, sedangkan biaya serta risiko implementasinya banyak muncul di tingkat industri dan perusahaan?

Pertanyaan ini penting karena penurunan emisi tidak dengan sendirinya menghasilkan kelayakan industri. Sebuah proyek dapat dipandang layak dari perspektif publik karena mengurangi kerugian sosial-ekonomi akibat emisi. Proyek yang sama juga dapat dipandang layak dari perspektif nasional apabila memperkuat perekonomian, struktur industri, penerimaan negara, tenaga kerja, neraca perdagangan, dan daya saing jangka panjang. Namun proyek tersebut tetap dapat tidak layak bagi perusahaan apabila membutuhkan belanja investasi besar, meningkatkan biaya operasi, menghadapi ketidakpastian bahan baku, memerlukan energi rendah emisi yang belum kompetitif, atau belum memiliki pasar yang bersedia membayar harga lebih tinggi.

Dengan demikian, kelayakan baja rendah emisi perlu diuji melalui tiga level analisis. Pertama, kelayakan publik, yaitu apakah penurunan emisi menghasilkan manfaat sosial yang lebih besar daripada biaya ekonomi transisinya. Kedua, kelayakan nasional, yaitu apakah transisi tersebut memberikan manfaat bersih bagi perekonomian Indonesia setelah memperhitungkan dampaknya terhadap Produk Domestik Bruto, output industri, investasi, penerimaan pajak, tenaga kerja, neraca perdagangan, fiskal, industri hilir, kebutuhan impor bahan baku dan teknologi, serta daya saing. Ketiga, kelayakan industri dan perusahaan, yaitu apakah proyek dapat dijalankan secara komersial dengan Net Present Value, Internal Rate of Return, Benefit-Cost Ratio, payback period, Debt Service Coverage Ratio, margin, arus kas, pasar, energi, bahan baku, dan pembiayaan yang memadai.

Dalam artikel ini, kelayakan publik merujuk pada manfaat sosial dari emisi yang dihindari. Karena emisi CO₂ berdampak global, cakupan manfaat publik dapat bersifat global maupun domestik, tergantung nilai karbon yang digunakan. Dalam konteks kebijakan Indonesia, kelayakan publik terutama digunakan untuk menilai nilai sosial dari penurunan emisi sebagai bagian dari tanggung jawab iklim dan pengurangan risiko sosial-ekonomi akibat perubahan iklim.

Kelayakan nasional berbeda dari kelayakan publik. Kelayakan nasional menilai apakah transisi baja rendah emisi memberikan manfaat bersih bagi Indonesia sebagai negara dan perekonomian. Ukurannya mencakup dampak terhadap Produk Domestik Bruto, nilai tambah industri, output, investasi, penerimaan pajak, tenaga kerja, neraca perdagangan, kebutuhan impor bahan baku dan teknologi, biaya fiskal, ketahanan rantai pasok, serta daya saing industri nasional.

Kelayakan industri dan perusahaan menilai apakah proyek baja rendah emisi dapat dijalankan secara komersial oleh pelaku usaha. Ukurannya mencakup arus kas, capital expenditure, operating expenditure, Net Present Value, Internal Rate of Return, Benefit-Cost Ratio, payback period, Debt Service Coverage Ratio, margin, utilisasi, harga energi, bahan baku, green premium, offtake, dan risiko pasar.

Dengan pembagian ini, artikel ini membahas hubungan antara kelayakan publik, kelayakan nasional, dan kelayakan industri. Perhitungan rinci dampak makro akan dibahas dalam artikel berikutnya, sedangkan kelayakan investasi perusahaan akan dibahas secara khusus dalam artikel setelahnya.

Kelayakan Publik: Menghitung Nilai Emisi yang Dihindari

Titik awal penilaian kelayakan publik adalah pengakuan bahwa emisi gas rumah kaca menimbulkan biaya sosial. Biaya tersebut tidak seluruhnya ditanggung oleh perusahaan penghasil emisi, tetapi tersebar kepada masyarakat dan negara dalam bentuk risiko perubahan iklim, kerusakan ekonomi, gangguan produktivitas, kebutuhan adaptasi, dan biaya sosial jangka panjang.

Dalam analisis ekonomi publik, salah satu pendekatan yang lazim digunakan untuk menilai manfaat penurunan emisi adalah Social Cost of Carbon atau biaya sosial karbon. Konsep ini memperkirakan nilai kerugian sosial-ekonomi dari tambahan satu ton emisi CO₂, atau sebaliknya, nilai manfaat dari satu ton emisi CO₂ yang berhasil dihindari. Dengan pendekatan ini, penurunan emisi tidak hanya dicatat sebagai penurunan ton CO₂e, tetapi dapat diterjemahkan menjadi nilai manfaat sosial dalam analisis kebijakan.

World Bank menggunakan istilah shadow price of carbon, social cost of carbon, dan social value of carbon dalam analisis ekonomi proyek yang memiliki dampak emisi gas rumah kaca. World Bank juga menjadikan penggunaan shadow price of carbon sebagai bagian dari analisis ekonomi untuk pembiayaan proyek investasi IBRD dan IDA yang tunduk pada penghitungan emisi gas rumah kaca.

OECD juga menempatkan Social Cost of Carbon dalam kerangka cost-benefit analysis kebijakan lingkungan, yaitu pendekatan untuk membandingkan manfaat dan biaya sosial suatu kebijakan lintas kelompok masyarakat dan lintas waktu. Dalam kerangka ini, penurunan emisi dapat dinilai sebagai manfaat sosial, sementara biaya transisi tetap harus dihitung sebagai biaya ekonomi.

Secara sederhana, manfaat publik dari penurunan emisi dapat dirumuskan sebagai:

Manfaat Publik Karbon = Emisi yang Dihindari  Social Cost of Carbon (atau Shadow Price of Carbon)

Dari sudut pandang publik, rumus dasarnya adalah:

Net Public Benefit = Present Value Manfaat Emisi yang Dihindari  Present Value Biaya Ekonomi Transisi

Dengan kerangka ini, sebuah proyek baja rendah emisi dapat dinilai layak secara publik apabila nilai kini manfaat emisi yang dihindari lebih besar daripada nilai kini biaya ekonomi transisinya. Manfaat lain yang relevan dapat dimasukkan sepanjang dihitung secara konsisten dalam kerangka analisis manfaat-biaya.

Namun kelayakan publik belum cukup. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan baja rendah emisi juga harus diuji dari perspektif nasional: apakah transisi tersebut memperkuat perekonomian dan industri nasional, atau justru menciptakan beban baru bagi daya saing, fiskal, neraca perdagangan, serta kemampuan industri untuk tumbuh.

Kelayakan Nasional: Menguji Dampak terhadap Ekonomi dan Daya Saing

Kelayakan nasional berbeda dari kelayakan publik karbon. Kelayakan publik terutama menilai manfaat sosial dari emisi yang dihindari. Kelayakan nasional menilai apakah transisi baja rendah emisi memberikan manfaat bersih bagi perekonomian nasional setelah memperhitungkan seluruh manfaat dan biaya ekonomi yang relevan.

Dengan mengikuti logika cost-benefit analysis yang digunakan dalam evaluasi kebijakan dan proyek publik, kelayakan nasional tidak boleh hanya berisi daftar manfaat positif. Ia harus dihitung sebagai manfaat ekonomi nasional dikurangi biaya ekonomi nasional. Rumus sederhananya adalah:

Net National Economic Benefit = Present Value Manfaat Ekonomi Nasional  Present Value Biaya Ekonomi Nasional

Manfaat ekonomi nasional dapat berupa peningkatan nilai tambah atau Produk Domestik Bruto, kenaikan output industri baja dan industri hilir, investasi domestik, penerimaan pajak, penyerapan tenaga kerja, penguatan rantai pasok, substitusi impor yang benar-benar terjadi, pengurangan risiko aset beremisi tinggi yang tertinggal, dan peningkatan daya saing jangka panjang.

Namun biaya ekonomi nasional juga harus dihitung. Biaya tersebut dapat berupa kebutuhan dukungan fiskal, kenaikan biaya energi, tambahan impor bahan baku dan teknologi, biaya infrastruktur, potensi kenaikan harga baja bagi industri hilir, risiko penurunan utilisasi kapasitas, beban pembiayaan, serta pelemahan neraca perdagangan apabila input rendah emisi lebih banyak berasal dari impor.

Dengan demikian, manfaat nasional tidak boleh diasumsikan. Transisi baja rendah emisi baru dapat disebut layak secara nasional apabila dampak bersihnya terhadap ekonomi nasional positif. Jika transisi hanya meningkatkan investasi karena proyeknya besar, tetapi sebagian besar teknologi, bahan baku, dan energi rendah emisinya harus diimpor, maka dampak terhadap nilai tambah domestik dan neraca perdagangan perlu diuji. Jika proyek menurunkan emisi tetapi menaikkan biaya baja bagi industri hilir secara signifikan, maka dampak terhadap manufaktur, konstruksi, infrastruktur, dan daya saing nasional juga perlu dihitung. Jika subsidi fiskal besar diberikan untuk menutup gap industri, maka manfaat publik dan nasionalnya harus cukup kuat untuk membenarkan beban fiskal tersebut.

Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi makro dan analisis dampak ekonomi menjadi penting. Dampak terhadap PDB, output industri, investasi, penerimaan pajak, tenaga kerja, neraca perdagangan, substitusi impor, struktur impor bahan baku, biaya energi, fiskal, dan industri hilir harus diuji secara eksplisit. Artikel ini belum menghitung seluruh dampak tersebut. Pembahasan rinci mengenai kelayakan makro akan menjadi fokus artikel berikutnya. Namun sejak awal perlu ditegaskan bahwa manfaat nasional bukan sekadar klaim strategis. Ia harus dibuktikan melalui kajian dampak ekonomi yang membandingkan manfaat dan biaya secara seimbang.

Realitas Industri: Manfaat Publik dan Nasional Belum Tentu Menjadi Kelayakan Komersial

Bagi perusahaan, manfaat publik dari penurunan emisi dan manfaat ekonomi nasional tidak langsung menjadi kelayakan komersial. Perusahaan tidak menilai proyek hanya dari besarnya emisi yang dapat diturunkan atau manfaatnya bagi perekonomian nasional, tetapi dari kemampuan proyek menghasilkan kinerja finansial yang memadai, menutup biaya investasi dan operasi, memenuhi kewajiban pembiayaan, serta menjaga daya saing produk di pasar.

Di tingkat industri dan perusahaan, proyek baja rendah emisi perlu diuji melalui metrik investasi dan kinerja usaha, seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit-Cost Ratio (BCR) atau profitability index, payback period, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), EBITDA, margin, arus kas, utilisasi kapasitas, serta analisis sensitivitas terhadap harga energi, bahan baku, harga baja, biaya modal, green premium, harga karbon, dan ketersediaan pasar.

Dengan ukuran tersebut, sebuah proyek dapat memiliki manfaat publik yang positif dan bahkan berpotensi memberikan manfaat nasional, tetapi tetap tidak layak bagi perusahaan apabila NPV komersialnya negatif, IRR berada di bawah tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan (hurdle rate), BCR kurang dari satu, payback period terlalu panjang melampaui horizon investasi yang wajar bagi perusahaan, DSCR tidak memadai, atau margin usahanya tertekan. Inilah perbedaan mendasar antara kelayakan publik, kelayakan nasional, dan kelayakan industri.

Jika penurunan emisi tidak diterjemahkan menjadi penghematan biaya, harga jual yang lebih baik, kontrak pembelian, insentif fiskal, harga karbon yang efektif, pembiayaan murah, atau dukungan kebijakan lain, maka manfaat publik dan nasional tetap dinikmati masyarakat dan negara secara luas, sementara tambahan biaya transisi terutama ditanggung oleh perusahaan.

International Energy Agency mencatat bahwa pada tahap awal, baja dan semen mendekati nol emisi dapat memiliki biaya produksi 10% sampai 125% lebih tinggi dibandingkan produksi konvensional, tergantung wilayah dan teknologi. IEA juga menekankan bahwa carbon pricing dapat membantu memperbaiki daya saing material mendekati nol emisi, tetapi paling efektif jika dikombinasikan dengan kebijakan yang lebih terarah.

Data tersebut memperlihatkan masalah kebijakan yang nyata. Jika biaya produksi baja rendah emisi lebih tinggi, sedangkan pembeli belum bersedia membayar harga yang lebih tinggi, perusahaan akan menghadapi tekanan margin. Jika listrik rendah emisi, gas, hidrogen, scrap, Direct Reduced Iron, Hot Briquetted Iron, atau pellet berkualitas tinggi belum tersedia secara kompetitif, rute teknologi rendah emisi tidak dapat diasumsikan layak. Jika produk impor beremisi tinggi tetap masuk dengan harga murah, produsen domestik yang bertransisi lebih cepat justru dapat kehilangan daya saing di pasar sendiri.

Dengan demikian, pertanyaan utamanya bukan hanya apakah baja rendah emisi baik bagi iklim atau ekonomi nasional. Pertanyaan yang lebih tajam adalah: bagaimana manfaat publik dan nasional tersebut dapat diterjemahkan menjadi kelayakan komersial, dan siapa yang menanggung gap ketika manfaatnya berada di masyarakat dan negara, tetapi biaya implementasinya berada di industri?

Kesenjangan Kelayakan: Dari Manfaat Publik dan Nasional ke Funding Gap

Perbedaan antara manfaat publik, manfaat nasional, dan kelayakan industri melahirkan konsep penting: funding gap atau kesenjangan pembiayaan untuk memenuhi aspek kelayakan. Jika hasil uji kelayakan publik dan kelayakan nasional menunjukkan manfaat bersih yang positif, tetapi hasil uji kelayakan industri menunjukkan proyek belum layak secara komersial, maka isu kebijakannya bukan memaksa industri menanggung seluruh biaya. Isu kebijakannya adalah menghitung berapa selisih kelayakan yang perlu dijembatani agar proyek yang bermanfaat bagi publik dan negara dapat dijalankan oleh industri tanpa melemahkan daya saing.

Prinsip ini tampak jelas dalam praktik bantuan negara di Uni Eropa. Dalam kerangka Guidelines on State Aid for Climate, Environmental Protection and Energy 2022, bantuan untuk proyek iklim dan lingkungan dapat diberikan apabila proyek tersebut memang membutuhkan dukungan publik, memberikan manfaat iklim atau lingkungan, dan tidak menimbulkan distorsi persaingan yang berlebihan. Dengan kata lain, dukungan pemerintah tidak diperlakukan sebagai subsidi terbuka, tetapi sebagai instrumen untuk menutup kesenjangan kelayakan agar proyek dekarbonisasi yang bermanfaat bagi publik dapat berjalan.

Dalam kasus ThyssenKrupp Steel Europe, Komisi Eropa menyetujui dukungan Jerman karena proyek baja rendah emisi tersebut dinilai tidak akan berjalan dalam skala dan waktu yang sama tanpa bantuan publik. Komisi juga menilai bahwa manfaat iklim dan lingkungan dari proyek tersebut lebih besar daripada risiko distorsi persaingan yang mungkin timbul. Prinsip ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah dapat dibenarkan sepanjang diperlukan, proporsional, dan diarahkan untuk membuat proyek transisi yang bermanfaat bagi publik menjadi layak dijalankan oleh industri.

Pelajaran pentingnya adalah bahwa dukungan pemerintah bukan subsidi terbuka. Dukungan seharusnya diarahkan untuk menutup kesenjangan kelayakan yang terukur, dibatasi pada kebutuhan minimum, disertai pengawasan, dan dilengkapi mekanisme untuk mencegah kompensasi berlebih.

Secara konseptual, logikanya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Jika manfaat publik dan nasional bersih positif, tetapi kelayakan komersial perusahaan negatif, maka pemerintah dapat mempertimbangkan dukungan untuk menutup gap kelayakan industri. Namun dukungan tersebut harus tetap proporsional, tidak melebihi kebutuhan minimum agar proyek dapat berjalan, dan tidak lebih besar daripada manfaat publik dan nasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan kata lain, pemerintah tidak membayar karena perusahaan ingin bertransisi. Pemerintah hadir karena manfaat penurunan emisi dan manfaat ekonomi nasional tidak seluruhnya menjadi pendapatan perusahaan, sedangkan biaya tambahannya banyak ditanggung di tingkat industri. Tanpa mekanisme pembagian beban, proyek yang bermanfaat secara publik dan nasional dapat tidak terjadi karena tidak layak secara komersial.

Pengalaman Eropa: Peran Negara Menggerakkan Transisi

Pengalaman Eropa menunjukkan bahwa proyek baja rendah emisi berskala besar tidak hanya diserahkan pada kelayakan komersial perusahaan. Dukungan pemerintah digunakan untuk menjembatani biaya investasi, biaya operasi awal, dan risiko pasar karena proyek tersebut dipandang memiliki manfaat publik berupa penurunan emisi dan kontribusi terhadap target iklim, sekaligus manfaat ekonomi dan industri pada tingkat nasional maupun kawasan.

Contoh paling jelas adalah ThyssenKrupp Steel Europe melalui proyek di Duisburg. Komisi Eropa menyetujui dua bentuk dukungan Jerman: hibah langsung hingga EUR 550 juta untuk mendukung pembangunan direct reduction plant dan dua melting unit, serta mekanisme pembayaran bersyarat hingga EUR 1,45 miliar untuk mendukung percepatan penggunaan hidrogen terbarukan. Proyek tersebut ditargetkan menghasilkan 2,3 juta ton hot metal per tahun dengan jejak CO₂ lebih rendah, menggantikan produksi dari rute blast furnace konvensional, dan diperkirakan menghindari lebih dari 58 juta ton CO₂ selama umur proyek.

Struktur dukungan ThyssenKrupp penting karena menunjukkan dua jenis gap. Hibah langsung menjembatani kebutuhan investasi awal. Mekanisme pembayaran bersyarat menjembatani biaya operasional hidrogen terbarukan yang lebih mahal dibandingkan alternatif rendah karbon pada tahap awal.

Contoh kedua adalah ArcelorMittal France. Komisi Eropa menyetujui bantuan Prancis sebesar EUR 850 juta untuk membantu dekarbonisasi sebagian proses produksi baja ArcelorMittal. Bantuan tersebut mendukung pembangunan direct reduction plant dan dua electric arc furnace yang akan menggantikan dua blast furnace dan dua basic oxygen furnace. Proyek tersebut diperkirakan dapat menghindari sekitar 70 juta ton CO₂ selama umur proyek 15 tahun, dengan potensi pengurangan emisi setidaknya 4,4 juta ton CO₂ per tahun.

Contoh ArcelorMittal France menunjukkan bahwa dukungan publik ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang lebih luas: strategi hidrogen Uni Eropa, European Green Deal, Green Deal Industrial Plan, dan REPowerEU. Dengan kata lain, negara tidak hanya mendukung satu proyek perusahaan, tetapi membangun arah transformasi industri yang dikaitkan dengan tujuan iklim, keamanan energi, dan daya saing kawasan.

Namun pengalaman Eropa juga menunjukkan bahwa dukungan fiskal belum tentu cukup. ArcelorMittal Germany menyatakan bahwa rencana dekarbonisasi pabrik baja datar di Bremen dan Eisenhüttenstadt tidak dapat dilanjutkan. Perusahaan menyebut kontrak dukungan publik sebesar EUR 1,3 miliar mensyaratkan dimulainya konstruksi pada Juni 2025, tetapi investasi tidak diteruskan karena situasi pasar dan belum ekonomisnya produksi baja rendah CO₂. Ini menunjukkan bahwa dukungan negara tetap harus disertai business case yang kuat, terutama terkait harga energi, pasar, regulasi, dan daya saing.

Contoh SALCOS milik Salzgitter juga menunjukkan besarnya kebutuhan dukungan publik dalam transisi baja rendah emisi. Dalam tahap pertama, Salzgitter memperoleh dukungan sekitar EUR 1 miliar dari pemerintah federal Jerman dan negara bagian Lower Saxony, disertai pendanaan internal perusahaan lebih dari EUR 1 miliar. Tahap pertama tersebut mencakup direct reduction plant, electric arc furnace, dan kapasitas elektroliser 100 MW. Status dan kelanjutan tahap berikutnya perlu dinilai berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi, regulasi, pasar hidrogen, dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Rangkaian contoh tersebut memberikan tiga pelajaran penting. Pertama, proyek baja rendah emisi membutuhkan dukungan publik karena manfaat iklimnya bersifat publik sementara biaya transisinya besar. Kedua, dukungan harus dihitung sebagai penutup gap, bukan subsidi umum. Ketiga, dukungan fiskal saja belum cukup jika harga energi, pasar, regulasi, standar, pembiayaan, dan perlindungan daya saing belum membentuk business case yang kuat.

Yang penting dari contoh Eropa bukan membandingkan besaran subsidi per ton CO₂ secara sederhana, melainkan memahami logika kebijakannya. Negara memberikan dukungan karena proyek dekarbonisasi baja dinilai memiliki manfaat publik dan strategis, tetapi belum cukup layak secara komersial tanpa bantuan. Karena itu, dukungan diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antara manfaat publik dan nasional dengan realitas biaya, risiko, dan kelayakan investasi di tingkat perusahaan. Besarnya dukungan harus ditentukan melalui perhitungan funding gap, bukan melalui klaim umum bahwa proyek rendah emisi pasti layak atau pasti menguntungkan.

Tidak Semua Jalur Pengurangan Emisi Layak

Tidak semua jalur pengurangan emisi baja memiliki tingkat kelayakan yang sama. Sebagian opsi dapat dilakukan dengan biaya relatif rendah, seperti efisiensi energi, perbaikan proses, peningkatan pemanfaatan scrap, dan optimalisasi logistik. Namun pengurangan emisi yang lebih dalam, seperti penggunaan hidrogen rendah emisi, direct reduced iron berbasis hidrogen, listrik rendah emisi skala besar, atau carbon capture, membutuhkan prasyarat yang jauh lebih berat: energi bersih yang kompetitif, bahan baku yang sesuai, infrastruktur, pembiayaan, pasar, serta dukungan kebijakan.

Karena itu, transisi baja rendah emisi tidak dapat dirancang dengan satu jalur tunggal untuk semua negara. Negara dengan pasokan listrik rendah emisi yang murah, ketersediaan scrap tinggi, atau akses hidrogen hijau yang kompetitif tentu memiliki pilihan yang berbeda dari negara yang masih bergantung pada energi fosil, memiliki keterbatasan scrap, atau belum memiliki infrastruktur hidrogen. Demikian pula, negara dengan pasar baja hijau yang sudah terbentuk akan menghadapi kondisi yang berbeda dari negara yang industrinya masih berjuang menghadapi impor murah dan utilisasi kapasitas rendah.

Berbagai studi dan pengalaman internasional menunjukkan arah yang sama: transisi perlu dilakukan hati-hati dengan memilih opsi yang paling layak sesuai kondisi masing-masing negara. International Energy Agency mencatat bahwa pada tahap awal, baja dan semen mendekati nol emisi dapat memiliki biaya produksi jauh lebih tinggi dibandingkan produksi konvensional, tergantung wilayah dan teknologi. OECD juga menekankan bahwa jalur dekarbonisasi baja sangat dipengaruhi oleh struktur industri, teknologi, scrap, energi, dan kebutuhan investasi. Studi berbasis life-cycle assessment terhadap industri baja Tiongkok juga menunjukkan bahwa biaya pengurangan emisi antaropsi sangat bervariasi, dari opsi yang dapat menghasilkan penghematan hingga opsi yang membutuhkan biaya sangat tinggi.

Pesan kebijakannya jelas: kebijakan baja rendah emisi tidak boleh hanya mengejar emisi terendah dengan biaya berapa pun. Setiap jalur perlu diuji dari sisi biaya, teknologi, bahan baku, energi, infrastruktur, pasar, pembiayaan, dan kemampuan industri menanggung bebannya. Dalam beberapa kasus, pengurangan emisi dapat dimulai dari opsi yang relatif lebih layak dan berdampak cepat. Dalam kasus lain, jalur pengurangan emisi yang lebih dalam perlu menunggu kesiapan energi, bahan baku, pasar, pembiayaan, dan dukungan pemerintah.

Dengan demikian, transisi baja rendah emisi bagi Indonesia perlu disusun sebagai portfolio of transition pathways, bukan sebagai pilihan tunggal. Indonesia perlu menilai kombinasi antara efisiensi energi, peningkatan penggunaan scrap, modernisasi proses produksi, pemanfaatan gas sebagai bahan bakar transisi, pengadaan listrik rendah emisi, pengembangan EAF, potensi DRI/HBI, serta teknologi baru seperti hidrogen atau carbon capture ketika ekosistemnya sudah lebih siap. Pilihan terbaik bukan selalu jalur yang paling ambisius secara emisi, melainkan jalur yang memberikan manfaat publik dan nasional terbesar dengan beban industri yang masih dapat dikelola.

Peran Pemerintah: Menjembatani Celah, Bukan Menanggung Seluruh Risiko

Jika manfaat publik dan nasional positif tetapi proyek tidak layak bagi industri, pemerintah dapat hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Namun peran pemerintah harus dirancang secara hati-hati. Pemerintah tidak perlu menggantikan seluruh risiko bisnis perusahaan. Pemerintah juga tidak semestinya memberi dukungan yang melebihi kebutuhan kelayakan proyek.

Peran yang lebih tepat adalah menutup bagian dari gap yang muncul karena manfaat penurunan emisi dan manfaat ekonomi nasional bersifat publik, sementara biaya transisi ditanggung oleh industri. Instrumennya dapat berupa hibah belanja investasi, dukungan biaya operasi sementara, pembiayaan murah, penjaminan, pengadaan hijau, kontrak pembelian, carbon contract for difference, insentif fiskal, dukungan energi rendah emisi, standar dan sertifikasi, serta perlindungan pasar dari impor tidak adil.

Namun instrumen tersebut harus disusun dalam urutan yang tepat. Pertama, pemerintah perlu menilai manfaat publik dari emisi yang dihindari. Kedua, pemerintah perlu menguji manfaat dan biaya ekonomi nasional. Ketiga, pemerintah perlu menguji apakah proyek tersebut layak secara komersial tanpa bantuan melalui NPV, IRR, BCR, payback, DSCR, margin, dan arus kas. Keempat, jika proyek tidak layak secara komersial tetapi manfaat publik dan nasionalnya positif, pemerintah perlu menghitung funding gap. Kelima, dukungan diberikan dalam jumlah minimum yang diperlukan untuk membuat proyek berjalan. Keenam, dukungan disertai syarat, pengawasan, dan mekanisme pengembalian jika proyek menghasilkan keuntungan berlebih.

Dengan pendekatan ini, dukungan pemerintah tidak menjadi beban fiskal yang tidak terkendali. Dukungan menjadi instrumen untuk mengubah manfaat publik dan nasional menjadi kelayakan industri secara terukur. Pada saat yang sama, pemerintah tetap harus menjaga agar dukungan tersebut tidak menciptakan ketergantungan, tidak memperbesar kapasitas tanpa permintaan yang jelas, dan tidak membiayai proyek yang manfaat publik dan nasionalnya lebih kecil daripada biaya dukungannya.

Menata Langkah Indonesia

Bagi Indonesia, kerangka ini sangat penting karena industri baja masih perlu tumbuh untuk mendukung pembangunan infrastruktur, manufaktur, energi, transportasi, pertahanan, kawasan industri, dan hilirisasi sumber daya alam. Transisi baja rendah emisi tidak boleh membuat industri kehilangan daya saing sebelum skala produksinya kuat. Namun menunda seluruh transisi juga berisiko mengunci investasi pada teknologi beremisi tinggi yang dapat menjadi beban di masa depan.

Karena itu, pertanyaan kebijakannya tidak cukup dijawab dengan “apakah baja rendah emisi baik bagi iklim?”. Jawabannya jelas: penurunan emisi memiliki manfaat publik. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana menghitung manfaat publik tersebut, bagaimana menilai manfaat bersih bagi ekonomi nasional, bagaimana menilai kelayakan perusahaan, dan bagaimana menentukan bentuk dukungan pemerintah jika manfaat publik dan nasionalnya positif tetapi proyeknya tidak layak secara komersial.

Indonesia perlu menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah membebankan seluruh biaya transisi kepada industri dengan alasan penurunan emisi merupakan komitmen global. Pendekatan ini dapat melemahkan daya saing, menurunkan utilisasi, dan membuat industri domestik semakin rentan terhadap impor. Ekstrem kedua adalah menunda seluruh agenda transisi dengan alasan industri belum siap. Pendekatan ini dapat mengunci investasi pada teknologi beremisi tinggi dan memperbesar risiko stranded asset ketika standar karbon, pembiayaan, dan pasar global berubah.

Karena itu, transisi baja rendah emisi bagi Indonesia tidak seharusnya dirancang sebagai satu jalur tunggal. Indonesia perlu memilih kombinasi opsi yang paling layak sesuai kondisi nasional: struktur industri baja yang ada, ketersediaan scrap, biaya dan bauran energi, kesiapan listrik rendah emisi, potensi gas sebagai bahan bakar transisi, akses terhadap DRI/HBI atau pellet berkualitas, kemampuan pembiayaan, kesiapan pasar, serta tekanan impor. Pilihan terbaik bukan selalu jalur yang paling ambisius secara emisi, melainkan jalur yang memberikan manfaat publik dan nasional terbesar dengan beban industri yang masih dapat dikelola.

Jalur yang lebih tepat adalah menilai transisi baja rendah emisi secara bertahap, berbasis data, dan melalui tiga pengujian yang saling terkait. Pertama, uji kelayakan publik: berapa nilai emisi yang dihindari setelah memperhitungkan biaya ekonomi transisi. Kedua, uji kelayakan nasional: apakah manfaat ekonomi nasional lebih besar daripada biaya ekonomi nasional, termasuk dampak terhadap PDB, output industri, penerimaan pajak, tenaga kerja, neraca perdagangan, fiskal, dan daya saing. Ketiga, uji kelayakan industri: apakah proyek dapat dijalankan dengan NPV, IRR, BCR, payback, DSCR, margin, arus kas, pasar, energi, bahan baku, pembiayaan, dan perlindungan daya saing yang memadai.

Artikel ini menempatkan kerangka awal untuk membedakan kelayakan dari perspektif publik dan nasional dengan realitas komersial industri. Artikel berikutnya akan membahas lebih jauh kelayakan makro baja rendah emisi, terutama risiko kekeliruan menghitung manfaat transisi jika permintaan, investasi, output, ekspor, neraca perdagangan, dan tenaga kerja diasumsikan meningkat tanpa dasar yang kuat. Artikel setelahnya akan membahas kelayakan investasi di tingkat industri dan perusahaan, termasuk struktur biaya, pasar, pembiayaan, dan kebutuhan perlindungan daya saing.

Dengan kerangka ini, transisi baja rendah emisi tidak ditempatkan sebagai beban yang harus ditanggung industri sendirian, tetapi juga tidak diperlakukan sebagai proyek yang layak hanya karena membawa agenda iklim. Ia harus diuji sebagai kebijakan publik, sebagai kebijakan ekonomi nasional, dan sebagai proyek industri. Bila manfaat publik dan nasionalnya terbukti besar, sementara industri belum mampu menanggung seluruh biaya transisinya, maka pemerintah perlu hadir secara terukur untuk menjembatani gap tersebut. Dukungan itu harus proporsional, berbasis data, dan diarahkan agar transisi rendah emisi tidak melemahkan, tetapi memperkuat daya saing industri baja nasional.