(Tulisan Ketiga dari 3 Artikel)
Dua artikel sebelumnya (Dari Pasar Bebas ke Keamanan Ekonomi: Ketika Negara Kembali Memimpin Ekonomi Global, Perebutan Mineral Kritis dan Kebangkitan Resource Nationalism) menunjukkan bahwa dunia sedang mengalami perubahan besar dalam cara memandang ekonomi dan sumber daya alam. Pergeseran dari paradigma pasar bebas menuju economic security telah mendorong negara kembali mengambil peran strategis melalui kebijakan industri, perlindungan perdagangan, dan pengamanan rantai pasok. Pada saat yang sama, meningkatnya arti penting mineral kritis bagi teknologi, transisi energi, dan industri pertahanan melahirkan gelombang baru resource nationalism di berbagai belahan dunia.
Perubahan tersebut memunculkan pertanyaan penting bagi Indonesia. Apakah dinamika global ini menuntut Indonesia membangun paradigma baru dalam mengelola sumber daya alamnya? Ataukah justru perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang sejak awal mampu menjawab tantangan tersebut?
Jawabannya terdapat pada Pasal 33 UUD 1945. Selama ini, Pasal 33 dipahami sebagai dasar konstitusional bagi penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam era global resource nationalism, perkembangan geopolitik dan ekonomi dunia mendorong perlunya memperluas pemaknaan terhadap amanat tersebut. Ketika persaingan global semakin ditentukan oleh penguasaan teknologi, rantai pasok, dan mineral kritis, maka penguasaan negara tidak lagi cukup dimaknai hanya sebagai pengelolaan sumber daya alam yang berada di dalam wilayah Indonesia. Penguasaan tersebut perlu diperluas menjadi kemampuan negara menjamin keberlanjutan industri nasional melalui pengelolaan sumber daya domestik sekaligus membangun akses, kemitraan, investasi, dan kepemilikan strategis atas sumber daya global yang diperlukan untuk menjamin pasokan sumber daya bagi industri strategis nasional.
Pasal 33 UUD 1945 Semakin Relevan dalam Tatanan Ekonomi Global Baru
Dua artikel sebelumnya menunjukkan bahwa dunia telah memasuki era economic security dan global resource nationalism. Negara-negara besar maupun negara berkembang kini semakin aktif menggunakan kebijakan industri, pengamanan rantai pasok, subsidi, pembatasan perdagangan, dan pengelolaan sumber daya strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi serta daya saing industrinya.
Perubahan tersebut memberi perspektif baru dalam memaknai Pasal 33 UUD 1945. Ketika banyak negara mulai membangun instrumen hukum dan kebijakan untuk memperkuat kendali atas industri strategis dan sumber daya penting, Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan konstitusional yang menempatkan negara sebagai aktor strategis dalam pembangunan ekonomi sejak awal kemerdekaan.
Namun relevansi Pasal 33 tidak boleh dimaknai secara statis. Pasal 33 tidak cukup dipahami hanya sebagai dasar penguasaan negara atas sumber daya alam nasional. Persaingan global tidak lagi berhenti pada penguasaan cadangan sumber daya, melainkan telah bergeser menuju penguasaan rantai nilai global, teknologi, serta keamanan pasokan bagi industri strategis.
Penguasaan Negara Tidak Lagi Cukup Dimaknai Secara Teritorial
Inilah perubahan mendasar yang perlu dipahami. Selama ini, penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sering dipersepsikan terbatas pada sumber daya alam yang berada di dalam wilayah Indonesia. Padahal, dalam praktik global saat ini, negara-negara justru memperluas strategi mereka melampaui batas teritorial.
Tiongkok merupakan contoh paling nyata. Dominasi Tiongkok dalam industri mineral kritis tidak dibangun semata karena besarnya cadangan mineral di dalam negeri, tetapi juga melalui investasi tambang di berbagai negara, pembiayaan proyek pertambangan, akuisisi perusahaan, offtake agreement, pembangunan fasilitas pemurnian, hingga integrasi industri manufaktur dari hulu hingga hilir. Dengan strategi tersebut, Tiongkok berhasil membangun pengaruh yang jauh melampaui batas wilayahnya sendiri.
Pendekatan serupa juga ditempuh oleh negara-negara lain. Uni Eropa melalui Critical Raw Materials Act membangun kemitraan strategis dengan negara-negara produsen mineral. Amerika Serikat memperkuat kerja sama dengan negara-negara mitra untuk mengamankan rantai pasok mineral kritis. Jepang telah lama menggunakan lembaga seperti JOGMEC untuk mendukung investasi dan pengamanan pasokan sumber daya di luar negeri. Korea Selatan, Kanada, dan Australia juga memperkuat berbagai instrumen untuk menjamin keberlangsungan pasokan bahan baku bagi industrinya.
Seluruh perkembangan tersebut menunjukkan satu kenyataan baru: dalam era global resource nationalism, daya saing industri nasional tidak lagi hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya yang dimiliki suatu negara, tetapi juga oleh kemampuan negara mengamankan akses terhadap sumber daya strategis yang berada di luar wilayahnya.
Dalam perspektif inilah, makna penguasaan negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 perlu dipahami secara lebih dinamis. Penguasaan negara tidak hanya berarti mengelola sumber daya yang berada di dalam negeri, tetapi juga membangun kemampuan nasional untuk memperoleh, mengamankan, dan mempertahankan akses terhadap sumber daya strategis global yang menjadi prasyarat bagi keberlanjutan industri nasional.
Dari Penguasaan Sumber Daya Menuju Kemandirian Industri
Perluasan pemaknaan tersebut juga membawa konsekuensi penting. Tujuan akhir Pasal 33 bukanlah penguasaan sumber daya itu sendiri, melainkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu, penguasaan negara harus dipandang sebagai instrumen, bukan tujuan.
Dalam konteks tersebut, hilirisasi merupakan salah satu instrumen penting, tetapi bukan satu-satunya instrumen. Keberhasilan suatu negara tidak ditentukan oleh besarnya cadangan mineral ataupun banyaknya larangan ekspor yang diterapkan. Yang lebih menentukan adalah kemampuan membangun kebijakan industri yang mampu mengubah sumber daya menjadi teknologi, kapasitas manufaktur, inovasi, tenaga kerja berkualitas, dan daya saing nasional.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa sumber daya alam hanya memberikan keunggulan awal (comparative advantage). Keunggulan tersebut baru akan berubah menjadi keunggulan kompetitif apabila didukung oleh kebijakan industri yang konsisten, pembangunan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, pembiayaan yang memadai, tata kelola yang baik, serta integrasi yang kuat antara sektor hulu dan hilir.
Bagi Indonesia, tantangannya bukan lagi sekadar mengelola kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, tetapi membangun ekosistem industri nasional yang mampu menjadikan sumber daya tersebut sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Menata Arah Baru Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Strategis
Perubahan geopolitik dan ekonomi global tidak menjadikan Pasal 33 UUD 1945 kehilangan relevansinya. Sebaliknya, kebangkitan global resource nationalism justru menunjukkan bahwa penguasaan dan pengelolaan sumber daya strategis kembali menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi, kemandirian industri, dan daya saing nasional.
Namun perubahan tersebut juga menuntut perluasan cara memaknai amanat Pasal 33 UUD 1945. Penguasaan negara tidak lagi cukup dipahami hanya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang berada di dalam wilayah Indonesia. Dalam lanskap persaingan global saat ini, penguasaan dan pengelolaan tersebut perlu mencakup kemampuan negara membangun akses, kemitraan, investasi, dan apabila diperlukan kepemilikan strategis atas sumber daya yang menjadi fondasi bagi keberlanjutan industri strategis nasional.
Dengan demikian, tantangan Indonesia bukanlah mencari paradigma baru di luar Pasal 33 UUD 1945, melainkan menerjemahkan amanat konstitusi tersebut ke dalam kebijakan yang mampu mengintegrasikan pengelolaan sumber daya domestik dengan strategi pengamanan rantai pasok global. Dalam era global resource nationalism, ukuran keberhasilan suatu negara tidak lagi ditentukan hanya oleh besarnya sumber daya alam yang dimiliki, tetapi oleh kemampuannya menguasai, mengelola, dan mengamankan sumber daya strategis— baik yang berada di dalam negeri maupun yang diakses, dikuasai, atau dimiliki secara strategis di luar negeri—untuk mendukung kepentingan industri nasional dan mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Widodo Setiadharmaji adalah pendiri SMInsights dengan pengalaman lebih dari dua puluh tahun dalam bidang teknologi, strategi bisnis, dan pengembangan industri. Penulis artikel dinamika dan kebijakan industri yang dipublikasikan di Kompas, KataData, dan media nasional lainnya.
