Nasionalisasi British Steel: Saat Negara Menilai Industri Strategis Melampaui Neraca Korporasi

Pemerintah Inggris secara resmi mengumumkan legislasi baru pada 11 Mei 2026 yang menandai babak baru bagi masa depan British Steel. Langkah ini mengubah isu nasionalisasi dari wacana politik dan pemberitaan media menjadi kebijakan formal pemerintah. Melalui legislasi tersebut, Pemerintah Inggris akan memiliki opsi hukum untuk membawa British Steel ke dalam kepemilikan publik apabila ambang public interest test terpenuhi. Uji kepentingan publik itu mencakup pertimbangan keamanan nasional, pemeliharaan infrastruktur nasional kritis, dan dukungan terhadap ekonomi.

Keputusan ini merupakan eskalasi logis dari intervensi April 2025. Saat itu, melalui Steel Industry (Special Measures) Act, Pemerintah Inggris mengambil alih kendali operasional untuk memastikan produksi baja tetap berjalan dan mencegah penutupan mendadak dua blast furnace terakhir di Scunthorpe. Kini, langkah tersebut diperluas dengan menyiapkan dasar hukum bagi kepemilikan publik, sehingga pemerintah tidak hanya memiliki kendali operasional, tetapi juga jalur legal untuk mengambil alih kepemilikan apabila diperlukan demi kepentingan publik.

Isu British Steel kini telah bergeser dari masalah korporasi menjadi persoalan kepentingan strategis nasional. Fasilitas British Steel di Scunthorpe bukan sekadar pabrik; ia merupakan basis terakhir kemampuan Inggris memproduksi baja primer melalui blast furnace. Jika fasilitas ini berhenti, Inggris tidak hanya berisiko kehilangan ribuan lapangan kerja, tetapi juga kehilangan kemampuan produksi baja primer dari bahan baku primer. Konsekuensinya menyentuh kebutuhan infrastruktur, rel, pertahanan, energi, dan rantai pasok nasional. Kasus ini menjadi preseden penting tentang bagaimana negara dapat mengambil langkah intervensi ketika kepentingan strategis nasional tidak lagi dapat dijaga hanya melalui logika pasar dan keputusan korporasi.

British Steel dalam Krisis

British Steel memiliki akar sejarah yang panjang dalam industrialisasi Inggris. Aktivitas besi dan baja di Scunthorpe telah berkembang sejak abad ke-19, dengan produksi baja mulai berlangsung di kawasan tersebut pada 1890. Dalam sejarah modernnya, industri baja Inggris pernah ditempatkan sebagai industri strategis negara melalui Iron and Steel Act 1967, ketika sekitar 90 persen kapasitas steelmaking Inggris dibawa ke dalam kepemilikan negara dan British Steel Corporation dibentuk dari 14 perusahaan baja utama. Nasionalisasi pada masa itu dilakukan untuk membentuk ulang industri yang dianggap vital setelah bertahun-tahun menghadapi keterbatasan investasi modal.

Setelah melalui restrukturisasi besar, British Steel kemudian diprivatisasi pada akhir 1980-an. Pemerintah Inggris mengumumkan niat privatisasi pada 1987, dan British Steel Act 1988 menjadi dasar pengalihan British Steel Corporation menjadi British Steel plc sebelum sahamnya diperdagangkan di bursa. Pada 1999, British Steel merger dengan Koninklijke Hoogovens dari Belanda untuk membentuk Corus, sebelum kemudian Corus diakuisisi oleh Tata Steel pada 2007. Perubahan kepemilikan ini menunjukkan bahwa British Steel telah lama berada dalam tarik-menarik antara peran negara, restrukturisasi pasar, konsolidasi industri, dan tekanan kompetisi global.

Fase baru British Steel dimulai pada 2016 ketika Greybull Capital membeli bisnis long products Tata Steel Europe dan menghidupkan kembali nama British Steel. Namun pemulihan tersebut tidak bertahan lama. Pada 2019, British Steel masuk ke dalam proses compulsory liquidation setelah negosiasi penyelamatan gagal, sehingga sekitar 5.000 pekerjaan langsung dan 20.000 pekerjaan dalam rantai pasok berada dalam risiko. Pada Maret 2020, Jingye Group membeli British Steel dan menjanjikan investasi besar untuk memodernisasi asetnya. Namun tekanan biaya, kebutuhan dukungan pemerintah, rencana penutupan blast furnace, dan transisi menuju electric arc furnace terus membayangi masa depan perusahaan.

Krisis British Steel mencapai titik kritis pada 2025 ketika Jingye menyatakan bahwa pabrik Scunthorpe merugi sekitar £700.000 per hari dan memulai konsultasi untuk menutup blast furnace. Berdasarkan laporan Institute of Directors, Jingye menyebut blast furnace sudah “no longer financially sustainable” karena kondisi pasar yang sangat menantang, tarif, dan biaya yang terkait dengan perpindahan menuju teknik produksi rendah karbon. Tekanan ini semakin berat karena produsen baja Inggris menghadapi biaya listrik yang lebih tinggi dibandingkan banyak pesaingnya, sementara pasar internasional ditekan oleh kelebihan produksi global yang menciptakan kelebihan pasokan dan menurunkan harga. Sebagian besar baja murah tersebut dikaitkan dengan produksi China, sehingga British Steel menghadapi tekanan dari dua sisi sekaligus: biaya produksi domestik yang tinggi dan harga pasar global yang tertekan.

Top of Form

Bottom of Form

Langkah Pemerintah Inggris

Ketika British Steel berada pada risiko penutupan blast furnace di Scunthorpe, Pemerintah Inggris memilih tidak menyerahkan keputusan tersebut kepada pemilik perusahaan. Pada 12 April 2025, parlemen dipanggil untuk bersidang pada hari Sabtu guna membahas dan mengesahkan Steel Industry (Special Measures) Act. Undang-undang ini memberi pemerintah kewenangan darurat untuk mengambil kendali operasional atas British Steel agar produksi baja primer di Scunthorpe tidak berhenti. Melalui langkah ini, negara memastikan bahwa aset produksi baja yang dinilai strategis tidak berhenti hanya karena keputusan korporasi pemiliknya.

Intervensi April 2025 menjadi tahap pertama penyelamatan British Steel. Pemerintah mengambil alih kendali operasional untuk memastikan produksi baja tetap berjalan dan mencegah penutupan mendadak dua blast furnace terakhir di Scunthorpe. Pemerintah Inggris menyatakan bahwa intervensi tersebut dilakukan untuk menjaga produksi baja tanpa gangguan, menghindari terputusnya rantai pasok, dan melindungi ribuan pekerjaan.

Namun, kendali operasional belum menyelesaikan persoalan kepemilikan. British Steel tetap berada di bawah kepemilikan Jingye Group, sementara pemerintah menanggung tanggung jawab menjaga operasi tetap berjalan. Dalam situasi ini, keputusan strategis mengenai restrukturisasi, investasi teknologi rendah karbon, dan masa depan perusahaan belum dapat dijalankan dengan kepastian penuh. Pemerintah juga menyatakan bahwa pembahasan dengan pemilik British Steel untuk mencari solusi komersial yang realistis tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima, termasuk dari sisi nilai wajar bagi pembayar pajak.

Karena itu, pada 11 Mei 2026 Pemerintah Inggris mengumumkan legislasi baru yang akan memberi pemerintah opsi untuk membawa British Steel ke dalam kepemilikan publik. Legislasi ini menjadikan nasionalisasi bukan lagi sekadar wacana, melainkan rute hukum yang disiapkan pemerintah apabila public interest test terpenuhi. Uji kepentingan publik tersebut mencakup faktor keamanan nasional, pemeliharaan infrastruktur nasional kritis, dan dukungan terhadap ekonomi.

Langkah tersebut memperjelas arah kebijakan Inggris terhadap British Steel. Pemerintah tidak hanya mempertahankan operasi jangka pendek, tetapi juga menyiapkan instrumen kepemilikan agar masa depan perusahaan dapat ditata secara lebih pasti. Dengan dasar hukum baru ini, negara memiliki jalur untuk menyatukan kendali operasional dan kepemilikan apabila diperlukan, sehingga restrukturisasi, modernisasi, dan pencarian skema investasi baru dapat dilakukan dalam kerangka kepentingan publik.

Langkah Pemerintah Inggris untuk mempertahankan industri baja juga tidak berhenti pada British Steel. Pada 2026, pemerintah memperkuat perlindungan pasar baja domestik melalui kebijakan perdagangan baru. Mulai 1 Juli 2026, Inggris akan membatasi impor baja bebas tarif dengan menurunkan volume kuota sebesar 60 persen dibandingkan kebijakan safeguard sebelumnya, sementara impor di atas kuota akan dikenakan tarif 50 persen. Dengan demikian, respons Inggris terhadap krisis British Steel bergerak dalam satu rangkaian kebijakan: mengambil kendali operasional untuk mencegah berhentinya produksi, menyiapkan dasar hukum kepemilikan publik, dan memperkuat perlindungan pasar agar industri baja domestik memiliki ruang untuk dipulihkan.

Pertimbangan Nasionalisasi: Dampak Ekonomi dan Kepentingan Strategis

Pertimbangan nasionalisasi British Steel memiliki dasar ekonomi dan strategis yang kuat. Laporan Oxford Economics yang terbit pada April 2026 menunjukkan bahwa British Steel memiliki jejak ekonomi yang luas. Pada 2021, British Steel memproduksi dan menjual 2,3 juta ton baja, menghasilkan turnover £1,5 miliar, dan secara langsung mempekerjakan 4.568 orang di tujuh lokasi operasi. Perusahaan juga secara langsung berkontribusi sekitar £192 juta terhadap GDP Inggris. Angka ini menunjukkan bahwa British Steel bukan hanya aset produksi di Scunthorpe, tetapi bagian dari kegiatan ekonomi yang mencakup tenaga kerja, produksi, penjualan, pajak, dan aktivitas industri di beberapa wilayah Inggris.

Dampak ekonomi British Steel menjadi lebih besar ketika rantai pasok hulu dihitung. Oxford Economics memperkirakan bahwa British Steel dan rantai pasok hulunya mendukung total kontribusi £1,1 miliar terhadap GDP Inggris dan 20.200 pekerjaan pada 2021. Employment multiplier British Steel mencapai 4,4 kali, yang berarti setiap 100 pekerja langsung British Steel menopang tambahan 340 pekerjaan lain di perekonomian Inggris. Dengan multiplier seperti ini, penutupan British Steel tidak hanya menghilangkan pekerjaan di dalam pabrik, tetapi juga menekan pemasok, transportasi, energi, jasa pendukung, konsumsi rumah tangga, dan aktivitas ekonomi wilayah.

Dampak hilirnya bahkan lebih besar. Oxford Economics memperkirakan bahwa produk British Steel berperan dalam menopang aktivitas ekonomi sektor pelanggan utama, terutama konstruksi, rel, produk logam fabrikasi, dan basic iron and steel lainnya. Total kontribusi GDP sektor hilir yang berpotensi ditopang oleh produk British Steel mencapai £9,8 miliar, dengan sekitar 142.000 pekerjaan. Konstruksi menjadi sektor terbesar dengan kontribusi sekitar £6 miliar terhadap GDP dan 79.200 pekerjaan, diikuti fabricated metal products, railways, dan basic iron and steel lainnya. Data ini memperlihatkan bahwa British Steel tidak berdiri sebagai produsen bahan baku semata, tetapi menjadi bagian dari jaringan ekonomi yang menopang sektor-sektor pengguna baja.

Dimensi sosial dan regional juga menjadi pertimbangan penting. Hampir separuh pengeluaran rantai pasok British Steel di Inggris berada pada bisnis yang beroperasi di 20 persen wilayah paling tertinggal menurut indeks deprivasi. Selain itu, 94 persen pemasok British Steel di Inggris merupakan usaha kecil dan menengah. Dampaknya terhadap UK SMEs diperkirakan mencapai £0,5 miliar terhadap GDP dan 8.140 pekerjaan. Dengan struktur seperti ini, British Steel memiliki arti yang besar bagi wilayah industri, pemasok lokal, usaha kecil dan menengah, serta pekerjaan manufaktur di kawasan yang membutuhkan basis ekonomi produktif.

Namun pertimbangan nasionalisasi tidak berhenti pada dampak ekonomi. British Steel juga memiliki kepentingan strategis karena Scunthorpe merupakan fasilitas terakhir di Inggris yang masih mampu memproduksi baja primer melalui blast furnace. Hilangnya fasilitas ini berarti Inggris kehilangan kemampuan membuat baja dari bahan baku primer dan semakin bergantung pada baja daur ulang atau impor. Dalam konteks infrastruktur, rel, manufaktur berat, energi, dan pertahanan, kemampuan produksi baja domestik memiliki nilai strategis karena menyangkut keamanan pasokan dan kemampuan negara menjaga ketersediaan material untuk kebutuhan penting.

Kepentingan strategis itu terlihat pada keterkaitan British Steel dengan infrastruktur nasional. British Steel memasok produk untuk konstruksi, rel, infrastruktur, dan manufaktur. Network Rail disebut memperoleh sekitar 95 persen relnya dari pabrik British Steel. Artinya, penutupan Scunthorpe dapat memengaruhi pasokan untuk sistem rel nasional, bukan hanya mengurangi output satu perusahaan. Ketika pasokan untuk infrastruktur strategis bergantung pada fasilitas domestik yang terbatas, keputusan tentang kelangsungan pabrik tidak dapat hanya dinilai dari laporan laba rugi perusahaan.

Pemerintah Inggris juga menempatkan industri baja dalam kerangka keamanan nasional dan ketahanan ekonomi. Dalam UK Steel Strategy 2026, pemerintah menyatakan bahwa mempertahankan produksi baja domestik diperlukan untuk national security. Dalam kebijakan perdagangan baja 2026, industri baja domestik juga ditempatkan sebagai bagian penting dari national resilience and security, termasuk untuk infrastruktur nasional kritis dan rantai pasok pertahanan. Dengan demikian, nilai strategis British Steel terletak pada kemampuannya menjaga produksi baja domestik, mengurangi risiko ketergantungan impor, dan mempertahankan rantai pasok untuk sektor-sektor penting.

Dengan dasar tersebut, nasionalisasi British Steel dapat dipahami sebagai respons terhadap dua lapis kepentingan sekaligus. Lapis pertama adalah dampak ekonomi: £1,1 miliar kontribusi GDP dan 20.200 pekerjaan di sisi hulu, serta £9,8 miliar kontribusi GDP dan 142.000 pekerjaan di sektor hilir. Lapis kedua adalah kepentingan strategis: kemampuan produksi baja primer untuk keperluan infrastruktur kritis, rantai pasok pertahanan dan ketahanan industri domestik. Kombinasi keduanya menjelaskan mengapa British Steel tidak dinilai hanya sebagai perusahaan yang merugi, tetapi sebagai aset industri strategis.

Beyond the Balance Sheet: Melihat Industri Strategis dari Kacamata Negara

Kasus British Steel menjadi studi kasus nyata tentang bagaimana batas antara keputusan korporasi dan kepentingan negara dapat saling bersinggungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pabrik industri strategis seperti baja tidak dapat hanya dipandang sebagai entitas bisnis yang dinilai dari kinerja keuangan perusahaan. Di balik satu pabrik baja terdapat manfaat yang lebih luas, mulai dari kemampuan produksi domestik, keamanan infrastruktur, ketahanan rantai pasok, kebutuhan pertahanan, hingga stabilitas sosial di wilayah industri. Nilai strategis seperti ini sering kali tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan laba rugi tahunan perusahaan.

Perspektif tersebut relevan dalam konteks pembangunan industri di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penyelamatan atau penguatan industri strategis tidak semata dapat dipandang sebagai beban fiskal, tetapi juga sebagai investasi kebijakan untuk menjaga manfaat ekonomi yang lebih luas, kemandirian material, dan ketahanan negara. Dengan menilai industri melalui parameter yang lebih komprehensif, seperti kemampuan produksi domestik, pengurangan ketergantungan impor, keamanan pasokan, dan kebutuhan pertahanan, negara memiliki landasan yang lebih kuat untuk merumuskan arah kebijakan industri jangka panjang di tengah ketidakpastian global.