Pelaku industri baja nasional dikejutkan oleh kabar penurunan drastis belanja infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran Kementerian PUPR diproyeksikan anjlok dari sekitar Rp400 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp118,5 triliun pada 2026. Angka ini memicu kekhawatiran besar, terutama bagi industri baja nasional yang selama ini mengandalkan proyek-proyek infrastruktur sebagai urat nadi permintaan. Namun, melihat RAPBN 2026 hanya dari angka tersebut bisa menimbulkan salah tafsir. Pemerintah tidak sedang memangkas pembangunan, melainkan mengubah arah dan cara membiayainya.
Pendekatan pembangunan kini lebih tersebar dan berorientasi pada transformasi jangka panjang. Dalam skema baru ini, industri baja tidak kehilangan relevansi—justru memperoleh peran yang lebih luas dan mendalam. Peran baja dalam RAPBN bergeser dari fokus utama pada proyek infrastruktur menjadi enabler penting di berbagai program prioritas Asta Cita.
Artikel lengkap dapat diakses di Opini Katadata: “Widodo Setiadharmaji : Industri Baja Nasional dalam Arus Pergeseran Prioritas RAPBN 2026“
