Menuju Kedaulatan Industri Logam Tanah Jarang Nasional

Pemerintah bertekad menguasai industri logam tanah jarang sebagai bagian dari upaya membangun kedaulatan industri nasional, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk mendayagunakan sebesar-besar sumber daya nasional bagi kemakmuran rakyat. Tekad tersebut diterjemahkan ke dalam desain kelembagaan yang berlapis dan terarah, dimulai dengan pembentukan Badan Industri Mineral (BIM) sebagai fondasi arsitektur kebijakan mineral strategis nasional, dan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) sebagai badan usaha milik negara yang beroperasi di ranah industri dan bisnis.

Ketika Komoditas Menjadi Kepentingan Negara

Pembentukan BIM dan Perminas berlangsung pada momentum yang tepat, tetapi dalam konteks global yang semakin kompleks. Tepat, karena logam tanah jarang telah menjadi input fundamental bagi hampir seluruh industri maju dan modern, mulai dari pesawat terbang, penjelajahan antariksa, kereta cepat, dan robot industri, hingga kendaraan listrik, energi terbarukan, elektronik presisi, dan berbagai sistem pertahanan mutakhir. Namun pada saat yang sama, konteksnya menjadi kompleks karena logam tanah jarang tidak lagi berfungsi sebagai komoditas biasa yang diperdagangkan secara netral. Ia telah bertransformasi menjadi instrumen kepentingan negara dan persaingan geopolitik, sehingga harga dan ketersediaannya kerap bergerak bukan berdasarkan hukum penawaran dan permintaan yang wajar, melainkan ditentukan oleh keputusan strategis negara produsen utama.

Penggunaan logam tanah jarang sebagai instrumen tekanan ekonomi bukan fenomena baru. Episode pada 2010 antara Tiongkok dan Jepang, ketika ketegangan politik bilateral berujung pembatasan ekspor logam tanah jarang, menjadi rujukan penting bagaimana pasokan bahan baku strategis dapat dimanfaatkan dalam konflik geopolitik. Sejak saat itu, logam tanah jarang tidak lagi dipersepsikan semata sebagai input industri, melainkan sebagai elemen strategis dalam kalkulasi kekuatan ekonomi dan politik internasional. Dinamika ini kembali menguat pada 2025 ketika Tiongkok menerapkan pembatasan ekspor terhadap jenis logam tanah jarang tertentu sebagai respons atas kebijakan tarif dan pembatasan teknologi Amerika Serikat. Kebijakan tersebut berkembang dari pembatasan produk menjadi rezim kontrol yang lebih luas, mencakup perizinan, perluasan cakupan produk, dan pengaturan teknis, sehingga menempatkan persaingan logam tanah jarang dalam ranah kebijakan dan strategi negara.

Peta Industri Logam Tanah Jarang Global

Secara geologis, logam tanah jarang tersebar di banyak negara dan tidak tergolong langka dalam arti ketersediaan alamiah. Namun, struktur industrinya sangat terkonsentrasi. Tiongkok menguasai rantai nilai logam tanah jarang secara terintegrasi, mulai dari penambangan, pemisahan dan pemurnian, hingga manufaktur material hilir bernilai tinggi. Berbagai kompilasi data internasional menunjukkan bahwa Tiongkok menguasai sekitar 60 persen produksi tambang global, lebih dari 85 persen kapasitas pemrosesan dan pemurnian, serta lebih dari 90 persen produksi magnet permanen berbasis logam tanah jarang yang menjadi komponen kunci kendaraan listrik, turbin angin, robot industri, dan sistem pertahanan modern.

Dominasi ini semakin menentukan karena bottleneck utama industri logam tanah jarang tidak terletak pada penambangan, melainkan pada tahap pemisahan dan pemurnian yang membutuhkan teknologi kompleks, investasi besar, serta toleransi risiko lingkungan dan sosial yang tinggi. Tiongkok membangun keunggulan di segmen ini melalui konsolidasi industri nasional, dukungan kebijakan jangka panjang, dan pengendalian biaya lingkungan serta energi. Akibatnya, meskipun negara lain membuka tambang baru, ketergantungan pada fasilitas pemrosesan dan material hilir Tiongkok tetap sulit dihindari.

Struktur pasar yang terdistorsi ini berdampak langsung pada keberlanjutan industri di luar Tiongkok. Amerika Serikat, yang pernah menjadi produsen utama dunia, kehilangan hampir seluruh basis industrinya sejak akhir 1990-an. Proyek Mountain Pass di California, yang dioperasikan Molycorp, mengajukan perlindungan kebangkrutan pada 2015 setelah menghadapi tekanan harga global dan biaya operasional tinggi. Kasus serupa terjadi di Kanada melalui kebangkrutan Great Western Minerals Group pada 2015, sementara berbagai proyek di Australia dan Greenland mengalami stagnasi atau penghentian akibat ketidakpastian ekonomi, politik, dan lingkungan.

Di Balik Keberlanjutan Lynas dan IREL serta Kembalinya Peran Negara

Di tengah dominasi Tiongkok, hanya sedikit proyek logam tanah jarang non-Tiongkok yang mampu bertahan. Dua contoh utama adalah Lynas Rare Earths dan Indian Rare Earths Limited (IREL). Lynas kerap dipersepsikan sebagai keberhasilan perusahaan swasta, tetapi pandangan ini menyesatkan jika dilepaskan dari dukungan kebijakan lintas negara. Di Australia, Lynas diposisikan sebagai bagian dari kebijakan critical minerals sehingga memperoleh kepastian regulasi dan legitimasi strategis di sisi hulu. Di Malaysia, pemerintah memasukkan logam tanah jarang ke dalam kerangka industri strategis nasional dan menyediakan ruang kebijakan bagi beroperasinya fasilitas pemrosesan di bawah pengawasan lingkungan yang ketat. Sementara itu, Jepang berperan sebagai offtaker strategis melalui kontrak pembelian jangka panjang dan dukungan pembiayaan yang menurunkan risiko pasar.

Kasus IREL di India menunjukkan model yang berbeda tetapi menyampaikan pesan kebijakan yang serupa. IREL dikembangkan sebagai badan usaha milik negara dengan mandat strategis jangka panjang dan telah beroperasi selama lebih dari tujuh dekade sejak didirikan pada 1950. Pemerintah India secara konsisten menempatkan logam tanah jarang sebagai aset strategis nasional yang terkait dengan kemandirian industri, pertahanan, dan penguasaan teknologi. Keberlanjutan IREL tidak ditentukan oleh fluktuasi harga global, melainkan oleh konsistensi kebijakan negara dalam jangka panjang.

Dalam beberapa tahun terakhir, dominasi Tiongkok mendorong semakin banyak negara memulai kembali proyek logam tanah jarang dengan dukungan negara untuk membangun kemandirian masing-masing, tercermin antara lain dalam kebijakan Amerika Serikat melalui pendanaan dan jaminan offtake proyek pemrosesan domestik, Uni Eropa melalui Critical Raw Materials Act yang mengintegrasikan pembiayaan dan perizinan strategis, serta Australia yang secara aktif memposisikan proyek logam tanah jarang sebagai bagian dari kebijakan mineral kritis nasional.

Arah Kebijakan Industri Logam Tanah Jarang Nasional

Pembelajaran global menunjukkan bahwa tidak ada industri logam tanah jarang non-Tiongkok yang bertahan tanpa kehadiran negara. Dalam struktur pasar yang terdistorsi, pendekatan yang memperlakukan pengembangan industri ini semata sebagai aktivitas bisnis berisiko mengulang kegagalan yang telah dialami banyak negara. Karena itu, pengelolaan logam tanah jarang harus ditempatkan sebagai kebijakan negara untuk mengelola risiko struktural industri, bukan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Pengembangan industri logam tanah jarang dengan demikian harus diarahkan pada tujuan strategis nasional—kemandirian industri, penguasaan teknologi, dan kepentingan pertahanan—yang secara inheren tidak dapat diukur hanya melalui keuntungan finansial jangka pendek. Risiko yang bersifat multidimensi, dari hulu hingga pasar, menuntut ekosistem kebijakan terintegrasi yang mencakup kepastian regulasi, perlindungan industri, pengelolaan lingkungan yang legitimate, serta mekanisme offtake jangka panjang. Dalam kerangka ini, keberhasilan tidak ditentukan oleh laba atau posisi dalam rantai nilai global, melainkan oleh kemampuan negara mengendalikan pemanfaatan sumber daya logam tanah jarang untuk mendukung industri strategis nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.