Menambang Harapan untuk Indonesia Emas
Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan tambang terbesar di dunia. Cadangan nikel Indonesia menempati peringkat pertama global, bauksit peringkat keenam, timah kedua, dan tembaga ketujuh. Bahkan untuk batu bara, Indonesia adalah eksportir termal terbesar kedua setelah Australia. Kekayaan ini bukan hanya potensi ekonomi jangka pendek, tetapi juga aset strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, ketika Indonesia bercita-cita menjadi negara maju dengan fondasi industri yang kuat dan mandiri.
Pemerintah telah menempuh arah strategis dengan menjalankan kebijakan hilirisasi minerba, yang dimulai secara tegas melalui pelarangan ekspor bijih nikel sejak 2020. Kebijakan ini berhasil mendorong pertumbuhan industri pengolahan dalam negeri, menjadikan Indonesia salah satu produsen utama ferronickel, nickel matte, dan mixed hydroxide precipitate (MHP) yang sangat dibutuhkan dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Bahkan, pada 29 Juni 2025, Presiden Prabowo secara resmi meresmikan pembangunan ekosistem industri baterai yang lebih lengkap—mulai dari tambang, smelter nikel, industri material baterai, battery cell, hingga fasilitas recycling. Langkah serupa diterapkan pada bauksit dengan pelarangan ekspor mulai Juni 2023, disertai percepatan pembangunan smelter di berbagai lokasi. Untuk tembaga, pembangunan smelter Gresik menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mendorong penciptaan nilai tambah di dalam negeri. Sementara itu, smelter timah telah lama beroperasi, meskipun saat ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek tata kelola. Di sisi lain, hilirisasi batu bara mulai dicanangkan melalui proyek strategis seperti coal to DME, yang bertujuan menggantikan impor LPG dan membangun kemandirian energi nasional. Kawasan industri berbasis tambang kini berkembang di Halmahera, Weda Bay, Fakfak, hingga Kalimantan Utara, menandai pergeseran struktur ekonomi dari sekadar pengolahan tambang menuju fondasi manufaktur berbasis sumber daya.
Namun demikian, masih banyak tantangan mendasar yang harus dihadapi dalam proses hilirisasi minerba. Tidak semua komoditas memiliki ekosistem industri yang matang. Logam tanah jarang (LTJ), misalnya, meskipun memiliki potensi besar yang tersebar di Bangka Belitung, Kalimantan, hingga sedimen laut, masih berada pada tahap eksplorasi dan belum dimanfaatkan secara optimal. Demikian pula dengan bijih besi—meskipun Indonesia memiliki cadangan, namun belum dapat dijadikan bahan baku utama industri baja nasional karena kualitas yang rendah, jumlah yang terbatas dan tersebar, serta keterbatasan teknologi pengolahan yang sesuai dengan karakteristik mineral lokal. Di sisi lain, hilirisasi yang tidak diimbangi dengan perencanaan pasar juga menimbulkan tekanan serius. Dalam beberapa tahun terakhir, harga nikel global mengalami penurunan tajam akibat kelebihan pasokan—sebagian besar justru berasal dari Indonesia sendiri—yang membanjiri pasar dan mempengaruhi harga keekonomian. Situasi ini menjadi pengingat bahwa hilirisasi tidak cukup hanya dengan membangun kapasitas produksi; ia harus disertai strategi pasar, manajemen pasokan, dan keseimbangan industri agar tidak menimbulkan krisis keberlanjutan bagi pelaku usaha dan ekonomi nasional.
Di sisi lain, tuntutan global terhadap praktik pertambangan hijau semakin menguat. Pengembangan industri rendah karbon, penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance), serta regulasi internasional seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dari Uni Eropa, menuntut agar setiap kegiatan hilirisasi tidak hanya berorientasi pada nilai tambah ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan sosial. Hal ini menjadi tantangan serius mengingat mayoritas smelter di Indonesia saat ini masih menggunakan energi berbasis batu bara, yang menciptakan emisi tinggi dan bisa mempersulit akses ekspor di masa depan.
Lebih dari sekadar emisi, persoalan lingkungan dalam industri pertambangan juga menyentuh kerusakan ekologis yang nyata dan memicu keprihatinan luas. Kontroversi terbaru di Raja Ampat menunjukkan bagaimana ekspansi tambang nikel berisiko merusak kawasan dengan nilai ekologis tinggi. Aktivitas pertambangan di Pulau Gag dan sekitarnya menyebabkan deforestasi dan sedimentasi pesisir yang mengancam terumbu karang, sehingga pemerintah mencabut sebagian besar izin tambang di wilayah tersebut karena pelanggaran terhadap aturan lingkungan. Di wilayah lain seperti Halmahera, Sulawesi, dan Kalimantan, pencemaran air, degradasi hutan, dan konflik sosial terus menjadi konsekuensi serius dari ekspansi industri yang melampaui kapasitas pengawasan. Ketidakseimbangan antara percepatan produksi dan tata kelola lingkungan yang memadai berisiko merusak legitimasi sosial dari agenda hilirisasi, sekaligus memperkuat tekanan internasional terhadap praktik pertambangan Indonesia.
Lebih jauh lagi, aspek penguasaan teknologi dan kedaulatan industri nasional masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Meskipun hilirisasi telah mendorong tumbuhnya industri pengolahan dalam negeri, penguasaan atas teknologi inti—terutama dalam pemurnian logam, bahan baku baterai, dan rekayasa lanjutan—masih sangat bergantung pada mitra asing. Ketergantungan ini membuat Indonesia berisiko hanya menjadi lokasi pemrosesan awal dari rantai nilai global, sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati negara lain. Tanpa strategi jangka panjang untuk membangun kapabilitas teknologi secara nasional, hilirisasi hanya akan menghasilkan efek permukaan, bukan transformasi struktural atas ekonomi sumber daya.
Pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara yang tersimpan di perut bumi merupakan mandat konstitusi yang harus dijalankan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, pelaksanaannya harus berpijak pada kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Pengelolaan tambang tidak cukup hanya berorientasi pada produksi dan ekspor, tetapi harus dijalankan dengan prinsip good mining practices yang menyeimbangkan manfaat ekonomi dengan tanggung jawab ekologis. Dalam kerangka menuju Indonesia Emas 2045, industri pertambangan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan yang berpandangan jauh ke depan—menghasilkan nilai tambah yang adil, memperkuat struktur industri nasional, dan sekaligus menjaga ruang hidup generasi mendatang. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, kekayaan alam yang dikuasai negara harus benar-benar dikelola untuk kemakmuran rakyat—dengan cara yang bijak, berkelanjutan, dan berkeadilan.
